5 Pilar Percepatan Pencegahan Stunting

Dalam kerangka konseptual intervensi penurunan stunting terintegrasi, indikator dampak adalah prevalensi stunting. Adapun indikator capaian antara atau intermediate outcome-nya meliputi anemia pada ibu hamil dan remaja putri, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada bayi, ASI ekskusif, diare pada baduta dan balita, kecacingan pada anak balita, dan gizi buruk pada anak balita. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.4 Kerangka Konseptual Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dalam buku Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota

• Pencegahan dan penurunan stunting merupakan prioritas nasional. Pasal 258 UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga prioritas nasional perlu masuk ke dalam RPJMD.
• Permendagri No. 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan revisi sebelum 2 (dua) tahun berakhirnya periode RPJMD. Persyaratan penambahan kegiatan dan perubahan anggaran dalam APBD adalah apabila ada perintah nasional terkait penambahan dalam program nasional.
• Bagi Pemerintah Daerah yang akan Pilkada pada tahun 2020, ini dapat dijadikan momentum untuk memasukkan prioritas nasional tsb dalam RPJMD Kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam pencegahan dan penurunan stunting pada dasarnya adalah kegiatan penyediaan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sehingga dalam pencegahan dan penurunan stunting, Pemda melakukan penataan kembali/manajemen kegiatan-kegiatan tersebut agar lebih terpadu dan tepat sasaran.

Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas.

Pembelajaran dari keberhasilan di negara-negara lain menunjukkan bahwa efektifitas penurunan stunting ditentukan oleh seberapa menyeluruh atau terpadunya intervensi gizi yang menyasar lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Semakin lengkap dan terpadunya intervensi gizi di lokasi dan kelompok sasaran prioritas, maka upaya percepatan penurunan stunting akan semakin efektif. Pembelajaran juga menunjukkan bahwa intervensi gizi paling efektif diberikan pada periode 1000 HPK, sehingga kelompok sasaran prioritas adalah Rumah Tangga 1000 HPK.

Di semua tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

Untuk memastikan konvergensi intervensi gizi dilaksanakan secara efektif, perlu kejelasan peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, sampai dengan Pemerintah Desa. Peran setiap tingkatan pemerintahan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (halaman 33-34) dan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota (halaman 16)

Semua pihak melalui Tim Koordinasi Lintas Sektor yang ditunjuk/dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Aksi Konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting. Aksi konvergensi sering juga disebut sebagai Aksi Integrasi. Aksi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran yaitu rumah tangga 1.000 HPK dengan lebih efektif.

Aksi Konvergensi terdiri dari 8 (delapan) aksi, yaitu:

• Aksi 1- Analisis Situasi; identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi.
• Aksi 2- Rencana Kegiatan; menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan intervensi gizi.
• Aksi 3- Rembuk Stunting; menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota.
• Aksi 4- Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa; memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
• Aksi 5- PembinaanK KPM; memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
• Aksi 6- Sistem Manajemen Data; meningkatkan system pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.
• Aksi 7- Pengukuran dan Publikasi Stunting; melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting di kabupaten/kota.
• Aksi 8- Reviu Kinerja Tahunan; melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterpaduan intervensi gizi melalui mekanisme reguler perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian pembangunan daerah.

Pelaksanaan aksi konvergensi merupakan implementasi Pilar 3- Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting periode 2018-2022. Hasil aksi konvergensi ditujukan untuk dimanfaatkan oleh kabupaten/kota dalam upayanya memperbaiki manajemen intervensi gizi agar lebih terpadu dan tepat sasaran. Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 31/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang mengamanatkan pemerintah daerah agar memasukkan kegiatan penanggulangan stunting ke dalam RKPD.

Pendanaan Aksi Konvergensi melekat pada kegiatan perencanaan sampai dengan pengendalian tahunan pemerintah daerah. Sebagai contoh; analisis situasi dilakukan sebagai bagian dari proses analisis gambaran umum kondisi daerah dan perumusan permasalahan pembangunan daerah untuk penyusunan Renja/RKPD. Pemerintah Pusat menyediakan BOK Stunting sebagai stimulan untuk tahun pertama pelaksanaan aksi konvergensi oleh kabupaten/kota prioritas.

Beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. Tim koordinasi lintas sektor dapat mengajak OPD untuk mereviu anggarannya dan mengalokasikan anggaran dari kegiatan yang relevan untuk aksi konvergensi
2. Tim Koordinasi mengundang pihak non-pemerintah atau mitra pembangunan untuk melakukan kegiatan CSR, kegiatan filantrofi, dan kegiatan bersama lainnya.
3. Memobilisasi dukungan PKK kab/kota
4. Kabupaten/kota mengusulkan dukungan kegiatan/anggaran provinsi, misalkan untuk kegiatan perbaikan manajemen data dan pengukuran dan publikasi data stunting

Secara garis besar terdiri dari format output dan format proses. Format output digunakan untuk mendokumentasikan output pelaksanaan aksi konvergensi. Format proses digunakan untuk mendukung/membantu proses analisis. Format output per aksi dapat dilihat pada web monitoring ( http://aksi.bangda.kemendagri.go.id/ ). Format proses dapat dilihat pada materi pelatihan Aksi Konvergensi.

Proses untuk mengidentifikasi sebaran stunting, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran rumah tangga 1000 HPK. Penjelasan tentang tujuan, output, tahapan, penanggung jawab, dan jadwal Analisis Situasi selengkapnya pada:

1. Petunjuk Teknis Aksi 1 Analisis Situasi.
2. Video Animasi Aksi Konvergensi
3. Alur pelaksanaan, data/informasi yang dibutuhkan, beserta hasil setiap langkah pelaksanaan, ditampilkan pada Bagan Alir XXX

Sumber data adalah para OPD penanggung jawab intervensi gizi. Beberapa contoh praktik baik yang telah dilakukan untuk memperoleh data:

1. Bappeda memimpin rapat koordinasi antar OPD kabupaten/kota untuk penyiapan data-data analisis situasi
2. Membentuk stunting center yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota untuk menghimpun data bulanan serta menganalisis data. Data pada stunting center perlu terhubung dengan e-planning dan e-budgeting.

Agar mau saling berbagi data, diperlukan komitmen pimpinan OPD dan jajarannya untuk berkolaborasi dengan OPD lainnya. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, kegiatan-kegiatan seperti rapat-rapat koordinasi ataupun rapat-rapat pemantauan dan evaluasi perlu menggunakan/menyajikan data lintas sektor. Di sisi lain, peningkatan kapasitas OPD untuk memperbaiki ketersedian dan kualitas data diperlukan untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri OPD dalam menggunakan dan menganalisis berbagi data.

Kendala yang sering muncul: data tidak tersedia karena tidak adanya pencatatan untuk data tersebut, data belum terbarukan (updated), atau data tersedia namun tidak dalam skala/rincian yang dibutuhkan.
Untuk mengatasinya, OPD perlu mengidentifikasi sumber permasalahan, apakah pada proses pencatatan, alur pelaporan, kapasitas petugas/pelaksana, format/template yang berlaku, dan sebagainya. OPD selanjutnya menyusun rencana kegiatan perbaikan manajemen data pada tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya. Untuk analisis situasi, Bappeda dan OPD agar menyepakati data terbaik yang dapat digunakan sementara perbaikan manajemen data tetap dilaksanakan.
Perbaikan manajemen data ini selengkapnya dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Aksi 6 Sistem Manajemen Data.

OPD penanggung jawab data memeriksa kembali alur pencatatan dan pelaporan data, format/template/instrumen yang digunakan, petugas/pelaksana dan mitra petugas/pelaksana di setiap tahapan. OPD mengidentifikasi petugas/pelaksana atau mitra di tingkat desa dan sumber data yang dapat dimanfaatkan. Sumber data yang dimaksud misalkan data Pemerintah Desa, data Posyandu, data pengelola sarana air minum di desa, data kader sanitasi, data fasilitator PKH, dll. Kemudian melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam hal format/instrument dan alur pelaporan data.

Kebutuhan Data Sebaran Stunting dan Tindakan yang Diperlukan

• Idealnya, data yang digunakan adalah data jumlah kasus dan prevalensi stunting pada anak bawah dua tahun (baduta) pada satu tahun terakhir, untuk tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
• Jika data ideal tersebut belum tersedia, analisis situasi pada tahun pertama tetap dapat memanfaatkan data-data berikut (urutan disusun dari data yang paling diharapkan):
  • Jumlah kasus stunting atau prevalensi stunting pada Balita (usia 0-59 bulan) pada 3-6 bulan terakhir
  • Jumlah kasus stunting atau prevalensi stunting pada Balita pada satu tahun terakhir
  • Jumlah kasus stunting atau prevalensi stunting pada Balita per wilayah Puskesmas
  • Jika data stunting sama sekali belum tersedia, tim menggunakan beberapa indikator untuk mendeteksi kecamatan atau desa berisiko:
    • Jumlah kasus atau prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
    • Jumlah kasus atau prevalensi Bumil Kekurangan Energi Kronis (KEK)
• Jika data pada indikator-indikator tersebut juga belum tersedia, tim memfasilitasi diskusi dengan seluruh Puskesmas untuk memperoleh gambaran situasi stunting di kecamatan dan desa yang termasuk wilayah layanan Puskesmas masing-masing.
• Dinas Kesehatan memasukkan kegiatan Pengukuran dan Publikasi Data Stunting sebagai Rencana Kegiatan Dinas Kesehatan

Selengkapnya dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Aksi Analisis Situasi

Kebutuhan Data Cakupan Intervensi dan Tindakan yang Diperlukan

1. Jika data cakupan layanan hanya tersedia pada tingkat puskesmas atau kecamatan, analisis situasi pada tahun pertama tetap dapat menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang perlu diprioritaskan penanganannya.
2. Jika data cakupan layanan tidak tersedia pada tingkat puskesmas atau kecamatan, OPD penanggung jawab layanan memasukkan pengumpulan data sebagai rencana kegiatan OPD.
3. OPD memprioritaskan penyiapan data cakupan layanan untuk wilayah-wilayah hotspot (prevalensi atau jumlah kasus stunting melebihi rata-rata secara signifikan).

Selengkapnya dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Aksi Analisis Situasi

Ketika data ideal pada skala desa tidak tersedia lengkap, maka prioritisasi sekurang-kurangnya meliputi langkah langkah berikut:

1. Berdasarkan data prevalensi stunting per puskesmas/kecamatan, hitung rata-rata prevalensi di wilayah kabupaten/kota
2. Tiap kecamatan/puskesmas menyusun daftar desa dengan prevalensi di atas rata-rata seluruh wilayah kabupaten/kota
3. OPD menyediakan data cakupan untuk daftar desa dari setiap kecamatan/puskesmas (hasil langkah b)
4. Bappeda dan OPD menggunakan (traffic light) tool untuk daftar desa yang dihasilkan langkah b dan c
5. Bappeda memimpin OPD untuk proses prioritisasi

Verifikasi/validasi data utamanya dilakukan oleh OPD penanggung jawab data. OPD tersebut agar melibatkan pemangku kebijakan/stakeholders terkait, seperti unit layanan, petugas pelaksana, pihak desa/kelurahan.

Sebaiknya di Bappeda atau di Setda atau unit yang salah satu fungsinya adalah koordinasi lintas sektor.

Analisis memerlukan data supply dan informasi praktik manajemen layanan saat ini. Data supply yang diperlukan sekurang-kurangnya adalah data jumlah dan distribusi sarana/prasarana, SDM, logistik/peralatan.

• Jika cakupan layanan rendah, cermati apakah supply memadai?
  • Jika supply memadai, hal ini mengidikasikan adanya masalah pada manajemen layanan, bukan pada alokasi anggaran layanan. Diskusikan bagaimana praktik manajemen layanan saat ini untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Misalnya: bagaimana supervisi pelaksanaanya? apakah ada SOP/panduan pelaksanaan kegiatan? Apakah desain pelaksanaan kegiatan sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran? apakah kapasitas teknis SDM perlu ‘refresh’?
  • Jika supply tidak memadai, hal ini mengindikasikan perlunya penambahan sumber daya layanan tersebut. Diskusikan sumber daya apa yang perlu ditingkatkan dan apakah penambahan sumber daya tersebut dapat dilakukan melalui redistribusi, realokasi target lokasi, realokasi anggaran, atau harus dengan penambahan (alokasi)
• Jika cakupan layanan tinggi pada desa-desa dengan prevalensi stunting tergolong tinggi/sangat tinggi, cermati apakah praktik manajemen layanan saat ini menjamin kualitas intervensi dan apakah sudah menyasar pada RT 1000 HPK
  • Jika layanan sudah menargetkan RT 1000 HPK sebagai target penerima manfaat, hal ini mengidikasikan adanya masalah pada manajemen layanan. Diskusikan bagaimana praktik manajemen layanan saat ini untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan (lihat kembali point A.1)
  • Jika layanan belum menargetkan RT 1000 HPK sebagai penerima manfaat, hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan/penyesuaian kebijakan dan prosedur pelaksanaan layanan/intervensi tersebut beserta kelengkapan sumber daya pelaksanaannya.
  Temuan dari analisis tersebut menjadi dasar perumusan kegiatan perbaikan yang diperlukan. Kegiatan perbaikan tidak selalu memerlukan anggaran, misalnya menyurati kembali petugas atau unit layanan atau desa-desa perihal xxxx. Gunakan hasil mapping program/kegiatan tahun berjalan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan perbaikan yang memerlukan anggaran dapat menggunakan alokasi anggaran tahun berjalan atau harus melalui pengusulan alokasi pada perubahan anggaran atau anggaran tahun berikutnya.

• Rekomendasi daftar lokasi prioritas (fokus penanganan)
• Rekomendasi daftar intervensi yang memerlukan prioritas penanganan
• Pemetaan program tahun berjalan yang relevan (sesuai) untuk mengurangi kesenjangan layanan (intervensi yang cakupannya rendah)
• Hasil identifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menyasar Rumah Tangga 1000 HPK
• Rekomendasi hasil analisis situasi untuk: (a) perbaikan manajemen alokasi anggaran atau perbaikan target lokasi intervensi, (b) perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK, (c) perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa, (d) perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi

Menyusun rencana kegiatan untuk menindaklanjuti dan merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi. Penjelasan tentang tujuan, output, tahapan, penanggung jawab, dan jadwal aksi rencana kegiatan ini selengkapnya dapat dilihat pada:

1. Petunjuk Teknis Aksi 2 Rencana Kegiatan
2. Video Animasi Aksi Konvergensi
3. Alur pelaksanaan, data/informasi yang dibutuhkan, beserta hasil setiap langkah pelaksanaan, ditampilkan pada Bagan Alir Penyusunan Rencana Kegiatan

Rekomendasi hasil analisis situasi menjadi bahan penyusunan rencana kegiatan. Rencana kegiatan selanjutnya diinternalisasi/digunakan untuk penyusunan Renja dan RKPD, untuk mengarahkan kegiatan terkait stunting bersumber APBDesa, untuk pengusulan kegiatan DAK, kegiatan yang didanai APBD Prov, APBN, serta sumber pendanaan lainnya.

Menyusun rencana kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi dan menggunakan rencana kegiatan tersebut untuk mengakses berbagai sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan di wilayah Kabupaten/Kota

DAK Stunting meliputi DAK Fisik (bidang kesehatan, bidang air minum, bidang sanitasi) dan DAK Non Fisik (bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana). Proposal DAK Stunting agar mengacu pada Rencana Kegiatan yang disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi. Kegiatan dalam proposal DAK tersebut agar memasukkan semua kegiatan yang dalam rencana kegiatan diindikasikan didanai dengan DAK. Lokasi kegiatan dalam proposal DAK tersebut juga meliputi daftar desa fokus yang diindikasikan sebagai lokasi DAK stunting.

Silakan mengacu pada:

1. Permendes No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
2. Permenkeu No. 61/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
3. Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa

Tikar Pertumbuhan

1. Tujuan: Alat edukasi dan deteksi dini
2. Dokumen pelengkap: Cue Card; yang berisi pesan standar yang perlu disampaikan kepada orangtua baduta saat pengukuran
3. Petugas Pelaksana: Kader
4. Tata Laksana : Jika tikar pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan seorang anak lebih lambat dari yang seharusnya, KPM melaporkan hal ini kepada tenaga kesehatan (petugas gizi atau bidan) agar melakukan pengukuran dengan alat ukur standard.

Alat Ukur Antropometri

1. Tujuan: Alat standard untuk mengukur panjang atau tinggi badan anak
2. Dokumen pelengkap: Buku KIA, yang digunakan sebagai buku pegangan untuk mengetahui status gizi dan perkembangan tumbuh kembang anak
3. Petugas Pelaksana: Harus dilakukan oleh petugas gizi dan bidan terlatih
4. Tata Laksana: Petugas kesehatan mengukur dengan alat antropometri dan menindaklanjuti penanganan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dilakukan:

1. Tugas Utama: Membantu memastikan Rumah Tangga 1000 HPK mendapatkan 5 paket layanan
2. Pendataan/Sumber data: Mengambil data dari sumber-sumber yang sudah ada seperti Posyandu, bidan desa, PAUD, BPSPAM, penyuluh BKB
3. Koordinasi penyediaan layanan: Melaksanakan koordinasi dengan penyedia layanan untuk memprioritaskan pelayanan kepada RT 1000 HPK

Tidak dilakukan:

1. Tugas Utama: Tidak bertugas untuk menentukan data jumlah dan prevalensi stunting pada anak baduta maupun balita
2. Pendataan/Sumber data: Melakukan pendataan/pemutakhiran untuk indikator-indikator yang telah ada
3. Koordinasi penyediaan layanan: Berupaya menyediakan layanan secara mandiri

Mobilisasi KPM dilakukan oleh Desa melalui koordinasi dan pembinaan dari DPMD. DPMD juga melaksanakan pelatihan KPM dengan modul pelatihan yang disiapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. DPMD selanjutnya berkoordinasi dengan OPD terkait dalam memberikan lanjutan pembinaan kinerja KPM. Dinas dan OPD diharapkan dapat memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh KPM terkait konvergensi layanan pada RT 1000 HPK di setiap desa. Kegiatan pokok pembinaan KPM di tingkat kabupaten/kota selengkapnya pada Materi Pembekalan Aksi 5 (http://aksi.bangda.kemendagri.go.id/materi_pembekalan_aksi).

Peran KPM berbeda dan tidak tumpang tindih dengan peran pendamping desa. Peran pokok KPM adalah pada advokasi dan pemantauan konvergensi layanan pada RT 1000 HPK, sedangkan pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan memiliki peran yang lebih umum, yaitu mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada Aksi 6, Bappeda dan OPD memperbaiki ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap data prevalensi stunting dan data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif. OPD-OPD memperbaiki ketersediaan data tersebut sehingga dapat dirinci sampai dengan tingkat desa, memutakhirkannya secara berkala, dan menyediakan akses bagi OPD lain untuk memanfaatkan data.

Tahapan yang dilakukan pada Aksi 6 ini meliputi:

1. Bappeda memimpin OPD mengidentifikasi kesenjangan data berdasarkan ketersediaan data pada pelaksanaan analisis situasi (Aksi 1).
2. Berdasarkan kesenjangan data tsb, Bappeda memimpin OPD-OPD melaksanakan self-assessment terhadap sistem manajemen saat ini berdasarkan template yang telah disediakan. Self-Assessment ini meliputi kapasitas SDM, alur dan jadwal pelaporam data instrument pengelolaan data, serta analisis dan pemanfaatan data.
3. OPD menyusun rencana kegiatan perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil asesmen. Rencana kegiatan ini menjadi bagian dari Aksi-2 Rencana Kegiatan.
4. Bappeda memantau dan memastikan kegiatan perbaikan data dilaksanakan oleh OPD dengan tahapan dan kerangka waktu yang jelas.

Perbaikan system manajemen data sekurang-kurangnya mencakup data-data yang digunakan untuk Analisis Situasi (Aksi 1) dan review kinerja tahunan (Aksi 8), yaitu:

1. Data prevalensi stunting per desa/kelurahan
2. Data cakupan 5 paket layanan yang dirinci sampai tingkat desa/kelurahan

Kabupaten/kota dapat menambahkan indikator-indikator lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Data hasil pengukuran pada aksi 7, berupa data panjang atau tinggi badan berdasarkan umur, digunakan untuk memutakirkan data status gizi pada e-PPGBM. Analisis hasil pengukuran tersebut kemudian dipublikasikan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan bersama untuk percepatan pencegahan dan penanganan stunting.

Pengukuran dilakukan sesuai usia anak. Anak berusia kurang dari 1 tahun, diukur minimal setiap 3 bulan. Anak yang berusia antara 1 sampai dengan 2 tahun diukur minimal setiap 6 bulan (dapat bersamaan dengan bulan penimbangan balita). Kabupaten/kota menggunakan hasil pengukuran tsb untuk memantau perkembangan sebaran stunting dan memantau efektivitas pelaksanaan intervensi gizi pada kelompok sasaran prioritas (RT 1000 HPK).

Posyandu agar menggunakan alat ukur standard (antropometri) dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dan mencatatnya dalam Buku KIA. Untuk itu, Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar memastikan setiap kegiatan Posyandu dilengkapi dengan alat antropometri.

Dukungan pembiayaan melalui BOK agar juga dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan tenaga gizi. BOK dapat dimanfaatkan untuk rekrutmen tenaga gizi, maksimal 4 orang per puskesmas.

Publikasi dilaksanakan oleh kabupaten sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Publikasi hasil analisis data pengukuran disusun untuk dua tingkatan: i). tingkat kabupaten/kota, dan ii). tingkat kecamatan.
Publikasi tingkat kabupaten/kota menginformasikan perkembangan jumlah kasus dan prevalensi stunting yang dirinci per kecamatan. Sementara publikasi tingkat kecamatan menginformasikan perkembangan prevalensi stunting yang dirinci per desa.
Selain tingkat prevalensi, publikasi di kedua tingkatan tersebut memuat informasi hasil analisis. Hasil analisis tersebut setidaknya mencakup:
- Faktor determinan yang utama
- Perilaku-perilaku kunci yang masih bermasalah
- Kelompok sasaran yang berisiko
Publikasi stunting tidak dimaksudkan untuk mempublikasikan informasi personal dari anak stunting dan atau keluarganya.
Terlampir adalah contoh/template publikasi yang dapat digunakan. Kabupaten/kota juga dapat mengembangkan template lain sesuai kebutuhan.

Publikasi dilaksanakan dengan berbagai metode dan pendekatan; seperti:

1. Menjadi materi diskusi pada acara-acara yang relevan seperti: lokakarya mini tingkat kecamatan, rakor di tingkat kabupaten, sosialisasi dengan pemangku kepentingan seperti PKK, dsb.
2. Disampaikan melalui press release di media cetak dan elektronik.
3. Disampaikan di media informasi pada fasilitas sosial; seperti Puskesmas, Kantor Kecamatan, Kantor Kepala Desa, Kantor Kelurahan, Posyandu, Kantor OPD, tempat ibadah, dsb.
4. Disampaikan melalui website Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota menentukan desa lokus berdasarkan hasil Analisis Situasi (Aksi 1). Penentuan desa lokus tersebut memperhatikan data sebaran stunting dan data cakupan intervensi. Jumlah desa lokus per tahun menyesuaikan dengan kemampuan berbagai sumber daya yang dapat dioptimalkan kabupaten/kota. Tahapan pelaksanaan Analisis Situasi selengkapnya pada Petunjuk Teknis Aksi 1 Analisis Situasi.

Provinsi dapat menambah kabupaten/kota yang diprioritaskan pada skala provinsi. Untuk menentukan tambahan kabupaten/kota tersebut, provinsi dapat menggunakan beberapa indikator seperti sebaran stunting per kabupaten/kota, cakupan intervensi gizi, outcome intervensi gizi, serta proposal kabupaten/kota untuk percepatan pencegahan/penurunan stunting. Provinsi sebaiknya menggunakan data Riskesdas 2018, namun karena data tingkat kabupaten belum tersedia secara online, Pemerintah Provinsi dapat menghubungi Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas untuk mendapatkan datanya dan mendiskusikan lebih lanjut rencana penambahan tersebut.

Pemerintah Provinsi tidak melakukan 8 aksi konvergensi. Pemerintah Provinsi melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota dalam upaya konvergensi intervensi gizi, Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
2. Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Aksi Integrasi yang efektif dan efisien.
3. Mengoordinasikan pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung Aksi Integrasi percepatan pencegahan stunting.
4. Melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pencegahan stunting, termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada kabupaten/kota sesuai kapasitas provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan usulan/proposal kabupaten/kota dan kemampuan keuangannya, Provinsi dapat mengalokasikan APBD-nya untuk mendukung kegiatan peningkatan cakupan dan kualitas intervensi gizi di kabupaten/kota.

Provinsi diharapkan melakukan pemetaan kemajuan kabupaten/kota dan mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif. Insentif dapat dilakukan antara lain dengan:

• Melakukan benchmarking kabupaten/kota untuk membangun iklim kompetisi yang sehat
• Mempromosikan praktik baik dan pembelajaran antar kabupaten/kota
• Mempromosikan kab/kota yang berprestasi untuk menjadi mentor bagi kab/kota di sekitarnya atau bagi kab/kota di provinsi lain
• Dukungan APBD Provinsi untuk rencana kegiatan yang diusulkan dengan APBD Provinsi
  
  Disinsentif dapat dilakukan antara lain dengan:
• Rekomendasi penangguhan/penundaan pengesahan RKPD dan APBD jika tidak menunjukkan perbaikan keterpaduan/konvergensi program/kegiatan pencegahan/penurunan stunting.
• Teguran/peringatan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota

Bappeda dan DPMD Provinsi agar proaktif bekerjasama dengan Bappeda dan DPMD kabupaten/kota. Pemantauan dilakukan melalui Bappeda dan DPMD kabupaten/kota serta didukung kunjungan lapangan jika diperlukan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Komitmen politik dan koordinasi: Memastikan adanya komitmen yang disepakati antara Gubernur dan Bupati/Walikota yang dituangkan dalam kebijakan/regulasi, yang diikuti dengan komunikasi aktif, rencana kerja dan pendanaan yang memadai, serta jadwal kegiatan yang terorganisir dengan baik.
2. Kapasitas teknis: Memperkuat kapasitas provinsi dalam memberikan pendampingan dan monitoring aksi konvergensi melalui kegiatan peningkatan kapasitas, penyediaan tim ahli pendamping provinsi, dan penyediaan instrument pendampingan dan monitoring
3. Dukungan pendanaan: Mengalokasikan kegiatan dari APBD provinsi berdasarkan kajian usulan/proposal kabupaten/kota atau berdasarkan kajian provinsi atas hasil analisis situasi kabupaten/kota atau berdasarkan kajian kinerja kabupaten/kota.

Bappeda Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi agar proaktif bekerjasama dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan BOK Stunting dalam mendukung pelaksanaan aksi konvergensi di kabupaten/kota.

Melaksanakan dan memanfaatkan hasil aksi konvergensi dalam siklus tahunan daerah untuk meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1000 HPK).

Pemerintah Desa berperan untuk memastikan Rumah Tangga 1000 HPK menerima dan memanfaatkan intervensi yang disediakan, serta berperan untuk mengalokasikan kegiatan pencegahan stunting sesuai kewenangan dan kebutuhan setempat. Pemerintah Desa/Kelurahan memobilisasi kader pembangunan manusia (KPM) dan memastikan KPM dilengkapi dengan biaya operasional dan insentif yang memadai.

Masyarakat berperan untuk membantu memastikan intervensi gizi dapat diakses secara lengkap oleh setiap Rumah Tangga 1.000 HPK.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan tiga panduan, yaitu:

1. Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia
2. Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa
3. Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyediakan Bantuan Teknis yang berbasis di provinsi (Technical Assistance Pool/Tenaga Ahli Provinsi/TAP). Pemerintah Provinsi mengelola kegiatan bantuan teknis tersebut untuk:

1. memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan provinsi
2. melayani kebutuhan kabupaten/kota memperoleh pendampingan/bimbingan/fasilitasi.

Informasi selengkapnya tentang TAP agar menghubungi Subdit Kesehatan, Direktorat SUPD III, Ditjen Bina Bangda melalui email subditkesehatan.kemendagri@gmail.com

Kementerian Dalam Negeri cq Ditjen Bina Bangda telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota. Petunjuk Teknis tersebut disusun sebagai panduan bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam melaksanakan penilaian kinerja bagi kabupaten/kota.

Penilaian Kinerja dilakukan setiap Juli-Agustus. Untuk dapat mempersiapkan pelaksanaannya agar tepat waktu, Pemerintah Provinsi –melalui Tim Koordinasi Provinsi—agar mempelajari Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota. Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Kesehatan, Direktorat SUPD III, Ditjen Bina Bangda atau TA Pool/Tenaga Ahli Provinsi (TAP)

Kondisi ini terjadi pada sebagian kabupaten/kota peserta Penilaian Kinerja Tahun 2019. Pasca penilaian kinerja Tahun 2019, kabupaten/kota tersebut perlu melanjutkan analisis situasi-nya pada seluruh desa/kelurahan di wilayahnya. Pada penilaian kinerja tahun berikutnya, kondisi ini diharapkan tidak terjadi lagi karena penetapan desa prioritas tidak lagi berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat melainkan keputusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kabupaten/kota yang tidak mau dinilai akan menjadi catatan bagi Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Mengacu kepada PP No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting termasuk dalam urusan wajib daerah yang ada SPMnya.

Penilaian kinerja kabupaten/kota ditujukan untuk kabupaten/kota yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai kabupaten/kota prioritas. Kabupaten/kota yang belum ditetapkan sebagai kabupaten/kota prioritas oleh Pemerintah Pusat dapat menjadi peserta penilaian kinerja berdasarkan keputusan/kebijakan Pemerintah Provinsi.

Tidak harus. Tim Panelis adalah bagian dari Tim Koordinasi Lintas Sektor Provinsi.